Tentang Kami

ulp kaltim

Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur atau ULP Provinsi Kalimantan Timur adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemda Prov. Kaltim. ULP Prov. Kaltim secara teknis fungsional dan administrasi dilaksanakan dan melekat pada Biro Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Kelompok kerja pengadaan yang disingkat POKJA adalah Tim yang terdiri atas pegawai negeri sipil bersertifikat keahlian dan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa yang bertindak sebagai panitia pengadaan yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di dalam ULP. Ruang lingkup pelaksanaan tugas ULP meliputi penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah yang dimulai dari proses pelelangan/seleksi sampai dengan penetapan pemenang yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas Pokok ULP Prov. Kaltim

  1. mengkaji ulang rencana umum pengadaan barang/jasa bersama PA/KPA atau PPK SKPD.
  2. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa.
  3. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal pengadaan nasional.
  4. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi.
  5. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk.
  6. menjawab sanggahan.
  7. menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PA/KPA atau PPK SKPD.
  8. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa.
  9. mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri dan spesifikasi teknis pekerjaan kepada PA/KPA PPK SKPD.
  10. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Gubernur.
  11. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa ULP.
  12. melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui SPSE (e-procurement).
  13. melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan, membuat pertanggungjawaban mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Gubernur.

Fasilitas