#
#

LKPP Kembangkan Model Pembinaan SDM yang Prospektif

Haris 16 Maret 2016 586 Views P3I Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia sosialisasi jawa barat jabar syarat honor asistensi lpse jabfung e-katalog pengadaan barang jasa pengadaan pemerintah pengadaan ulp provinsi kaltim lkpp kaltim ulp ulp kaltim

Makassar - Peningkatan SDM pengadaan yang profesional dan berkompetensi terus didorong LKPP guna menciptakan efektivitas pelaksanaan pengadaan. Pembenahan terhadap sistem kelembagaan pun telah membuahkan hasil, di antaranya peningkatan standar tingkat kematangan ULP dan optimalisasi ujian sertifikasi berbasis komputer.

Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM, Dharma Nursani, menekankan bahwa upaya mewujudkan sistem pengelolaan dan pembinaan SDM yang prospektif di bidang pengadaan masih akan menemui tantangan besar.

Menurut Dharma perlu kerja keras dan dukungan dari seluruh insan pengadaan dalam mengharmonisasi aturan kelembagaan, sistem karier, penghargaan, dan kompetensi pengelola PBJ.  Di sisi lain, penciptaan sistem informasi pengelolaan SDM pengadaan yang terintegrasi, optimalisasi terhadap unit-unit pengadaan, serta penjaminan pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi yang berkualitas, juga perlu terus dikerjakan.

 “Jadi ini PR-nya kami (LKPP) di tahun 2016 dan tentunya mengajak Bapak-Ibu sekalian untuk membangun ini,” kata Dharma dalam acara bertema “Sosialisasi Kebijakan Sertifikasi PBJP”, Selasa (08/03), di Makassar.

Dharma juga mengharapkan penerapan sistem karier pejabat fungsional pengadaan dilakukan secara beretika.  Menurutnya, proses promosi dan kenaikan jenjang karier harus tetap memegang teguh prinsip integritas dan tetap mengacu pada kompetensi yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 

Dengan demikian, pembinaan dan pengembangan karier akan sejalan dengan peningkatan profesionalisme.  “Mari kita bangun negara ini dimulai dari pengelolaan sistem karier yang prospektif dan beretika,” kata Dharma seraya mengajak seluruh peserta.

Di sisi lain,l Direktur Sertifikasi Profesi LKPP, Suharti, mengharapkan adanya peran Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk aktif memberikan usulan-usulan, baik itu diklat pembentukan, diklat penjenjangan, maupun kegiatan uji kompetensi dalam membenahi sistem pengembangan dan pembinaan pejabat fungsional pengadaan di daerah. Sebab, menurutnya, hal ini dapat membantu LKPP dalam memperbaiki informasi databasesekaligus menetapkan perubahan regulasi yang tepat sasaran.

  “Mari kita saling bahu-membahu dalam mengembangkan dan membina para jabfung ini,”

“Kemudian Bapak/Ibu para (anggota) ULP—barangkali yang mewakili ULP yang belum ada jabfung-nya—kami mencoba mengetuk hati Bapak/Ibu, ayo, segera di-jabfung-kan para anggota pokja-nya. Selain dapat fokus bekerja menangani pengadaan, pejabat fungsional juga akan mendapatkan hak-haknya, seperti pengembangan karier dan tunjangan yang jelas. “ lanjutnya.

 Suharti mengharapkan  untuk pengembangan karier dan kenaikan pangkat, setiap pejabat fungsional di bidang pengadaan dapat mengajukan angkat kredit. Dalam hal ini, para jabfung pengadaan dapat berkoordinasi dengan tim penilai pada masing-masing daerah ataupun kepada LKPP.  

Menurutnya  setiap jabfung dapat memulai mempersiapkan DUPAK (daftar usulan pengajuan angka kredit) maupun uji kompetensi bagi yang memerlukan. “Intinya yang ingin kami pesankan di sini ialah bahwa Bapak/Ibu—para jabfung khususnya—jangan merasa ditinggalkan atau tidak diperhatikan. Kami, insya Allah, selalu berupaya untuk hadir bagi Bapak/Ibu sekalian,” pungkasnya.

Sumber www.lkpp.go.id